PENGADILAN NEGERI KUDUS

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi salah satu hal yang harus disediakan oleh seluruh Badan Publik di Indonesia. Sebagaimana dalam undang-undang tersebut, bahwasannya informasi adalah hak setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Setiap badan publik harus menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang diminta oleh masyarakat, tetapi diluar dari informasi yang dikecualikan oleh instansi (sesuai dengan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008).

Untuk kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan Negeri Kudus mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.